Karyawan Amazon Terancam Dipecat Gara-gara Dukung Pembatasan Pusat Data
Tiga insinyur perangkat lunak Amazon dituduh mendapat pembalasan dari perusahaan setelah mereka bersaksi di hadapan Dewan Kota Seattle soal pembatasan pembangunan pusat data. Patrick Schloesser, Darius Irani, dan Liesl Wigand masing-masing dipanggil ke pertemuan mendadak bersama divisi "Employee Relations" Amazon tepat seminggu setelah bersaksi. Mereka kini menuduh Amazon melanggar hukum kota Seattle yang melarang diskriminasi kerja atas dasar pidato politik.
Kronologinya cukup gamblang: ketiganya bersaksi pada 3 Juni di sidang Dewan Kota, lalu pada 10 Juni — sehari setelah Dewan Kota mengesahkan moratorium pusat data — mereka justru dipanggil HR untuk "investigasi." Sebelum bersaksi pun, para karyawan ini sudah berhati-hati dengan mengutip aturan perlindungan pidato politik kota Seattle di awal kesaksian mereka, seolah mengantisipasi risiko yang mungkin datang dari atasan mereka sendiri.
Kasus ini penting karena menyentuh dua isu besar sekaligus: hak karyawan untuk bersuara soal kebijakan publik, dan ekspansi infrastruktur AI yang kian agresif. Pusat data adalah tulang punggung layanan cloud dan AI generatif — Amazon sendiri adalah salah satu pemain terbesar di bisnis ini lewat AWS. Ketika perusahaan teknologi raksasa merasa kepentingan bisnisnya terancam oleh regulasi lokal, tekanan terhadap suara kritis dari dalam bisa menjadi sinyal bahaya bagi budaya keterbukaan di industri ini.
Yang menarik untuk diikuti adalah bagaimana kasus hukum ini berkembang — apakah Seattle akan menegakkan aturan perlindungan pidato politiknya, dan apakah ini akan mendorong lebih banyak karyawan tech untuk berani bersuara soal dampak infrastruktur AI di komunitas mereka. Gerakan "tech worker activism" sebenarnya bukan hal baru, tapi konfrontasi langsung antara karyawan dan raksasa seperti Amazon di ranah hukum tetap menjadi momen yang jarang terjadi.