Anggota Kongres AS Bantah Stafnya Pakai AI untuk Tulis RUU Pertahanan
Seorang anggota Kongres AS, Rep. Anna Paulina Luna dari Florida, membantah tuduhan bahwa stafnya menggunakan AI untuk menulis teks amandemen undang-undang pertahanan. Luna mengakui AI dipakai hanya untuk "spellcheck" pada ringkasan amandemen, bukan pada teks RUU-nya sendiri. Ia menegaskan dengan huruf kapital: "TIDAK ADA Legislasi yang pernah dibuat dengan AI."
Kontroversi ini muncul setelah akun-akun di X menyebarkan tangkapan layar ringkasan amandemen untuk National Defense Authorization Act (NDAA) 2027. Dalam ringkasan tersebut, muncul teks yang tampak seperti respons dari Claude — AI buatan Anthropic — lengkap dengan format khas chatbot, termasuk penanda waktu "11:25 AM" sebelum teks mulai menguraikan isi amandemen soal operasi militer di perbatasan barat daya AS. Ini menjadi bukti visual yang sulit dibantah bahwa setidaknya sebagian proses penulisan melibatkan AI generatif.
Insiden ini penting karena menyentuh pertanyaan mendasar soal akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan publik. Jika AI digunakan dalam proses legislasi — bahkan "hanya untuk ringkasan" — publik dan rekan legislator berhak tahu sejauh mana perannya. Kepercayaan terhadap proses demokratis bisa terguncang jika chatbot ikut menentukan isi undang-undang, apalagi yang menyangkut anggaran pertahanan nasional senilai ratusan miliar dolar.
Yang menarik untuk diikuti ke depan adalah apakah Kongres AS akan membuat aturan resmi soal penggunaan AI dalam proses legislasi. Beberapa negara dan lembaga pemerintah mulai mempertimbangkan transparansi penggunaan AI dalam dokumen resmi. Kasus Luna ini bisa menjadi katalis debat lebih luas: di mana batas antara "alat bantu" dan "penulis sesungguhnya" ketika yang dihasilkan adalah kebijakan publik?